Bayangkan Anda sudah mendapatkan dukungan dari keluarga dan partai untuk maju sebagai calon legislatif. Namun, begitu berada di lapangan, Anda harus beradu strategi di ruangan penuh asap rokok hingga larut malam, sambil tetap memikirkan kebutuhan rumah tangga dan penampilan agar terlihat meyakinkan. Inilah keseharian yang kerap dialami perempuan yang berani melangkah ke dunia politik.
Kesenjangan yang Tak Terlihat
Banyak perempuan harus berjuang lebih keras sejak awal. Mereka perlu meyakinkan orang-orang terdekat bahwa politik bukan hanya ranah laki-laki. Anggapan bahwa parlemen adalah arena maskulin masih mengakar kuat, sehingga perempuan harus membuktikan kelayakan mereka berkali-k lipat dibandingkan kandidat laki-laki.
Di sisi lain, laki-laki diuntungkan oleh stereotip yang menganggap kepemimpinan adalah kodrat mereka. Perempuan, meski memiliki pendidikan tinggi—bahkan di jenjang perguruan tinggi jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki—tetap harus berjuang melawan bias yang sudah tertanam lama.
Kuota Belum Menjamin Keterwakilan
Kebijakan kuota 30 persen calon legislatif perempuan telah berjalan lebih dari dua dekade. Namun, hasilnya belum menggembirakan. Pada Pemilu 2024, dari 580 anggota DPR RI terpilih, hanya 127 perempuan (21,9 persen)—masih jauh dari target 30 persen. Kondisi serupa terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Barat dengan 22,5 persen dan Papua Barat dengan 8,6 persen.
Data ini menunjukkan bahwa meningkatkan jumlah calon perempuan tidak otomatis meningkatkan jumlah yang terpilih. Pertanyaannya, mengapa? Hambatan justru sering muncul setelah pencalonan, dalam bentuk perlakuan partai yang belum adil.
Dicalonkan, tetapi Tidak Dimenangkan
Banyak partai mencalonkan perempuan hanya untuk memenuhi kuota, tanpa memberikan dukungan maksimal. Akses terhadap modal, jaringan politik, dan mesin partai masih timpang. Keputusan penting seperti nomor urut dan dana kampanye sering kali lebih berpihak pada kandidat dengan kedekatan elite atau modal besar.
Budaya partai yang didominasi laki-laki membuat perempuan harus bekerja ekstra untuk diakui. Mereka sering ditempatkan di daerah pemilihan yang sulit, tanpa dukungan kampanye yang memadai. Akibatnya, mereka sekadar menjadi pelengkap, bukan benar-benar diberi kesempatan menang.
Mengubah Cara Pandang
Untuk benar-benar meningkatkan keterwakilan perempuan, partai politik harus berbenah. Mereka perlu memastikan kandidat perempuan mendapat dukungan setara, mulai dari nomor urut hingga pembiayaan kampanye. Selain itu, masyarakat juga perlu mengubah cara pandang tentang kepemimpinan perempuan.
Perempuan bukan sekadar pelengkap kuota, melainkan agen perubahan yang mampu membawa perspektif baru dalam pengambilan keputusan. Sudah saatnya kita tidak hanya menghitung jumlah calon, tetapi juga memastikan mereka memiliki jalan yang sama untuk menang.